Terkuak! Begini Lima Tahapan Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Data Disebut Dihapus pada Oktober 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Dugaan Penyadapan Prabowo, Nama Listyo Sigit hingga Ahrie Sonta Terseret
PANGKALPINANGPOST.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap secara terperinci lima tahapan dugaan modus operandi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pengungkapan tersebut disampaikan Suyudi dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Suyudi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyidikan, dugaan praktik penyadapan tersebut terdiri atas lima tahapan. Mulai dari perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada pengguna akhir atau end user, hingga penghapusan data hasil penyadapan.
“Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, dan penghapusan data,” kata Suyudi.
Tahapan pertama berkaitan dengan dugaan perintah penyadapan yang disebut berasal dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) kepada Irjen Slamet Uliandi (SU).
Perintah tersebut kemudian diduga diteruskan Slamet kepada dua perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Eko Hadi Santoso (EH) dan Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS).
Menurut Suyudi, penyampaian perintah tersebut diduga dilakukan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp. Namun, proses itu disebut tidak dilengkapi surat permohonan penyidik ataupun lampiran laporan polisi sebagaimana prosedur yang seharusnya dipenuhi.
“Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” jelasnya.
Tahapan kedua adalah provisioning. Pada tahap ini, Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Sistem tersebut merupakan perangkat pengelolaan penyadapan yang sah. Namun, dalam perkara ini, pemasukan nomor telepon target diduga dilakukan tanpa proses verifikasi dan filterisasi untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara pro justitia atau kepentingan penegakan hukum.
Selanjutnya, pada tahap ketiga, penyadapan diduga dilaksanakan melalui sistem PLX. Petugas disebut dapat mendengarkan sekaligus mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian mengolahnya menjadi transkripsi.
Tahap keempat berkaitan dengan pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang. Suyudi menyebut laporan tersebut diduga disampaikan kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) SU hingga diteruskan kepada Jenderal LSP.
Namun, dalam pemaparannya, Kapolri belum mengungkap secara terperinci identitas pihak yang disebut sebagai end user atau pengguna akhir yang menerima hasil penyadapan tersebut.
Sementara itu, tahap kelima adalah penghapusan data. Suyudi mengungkapkan bahwa pada Oktober 2026, data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah Ahrie Sonta.
“Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU,” ungkapnya.
Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur tersebut. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Polisi Asep Safrudin mengatakan, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden RI, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat,” kata Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).
Asep menjelaskan, dugaan aktivitas penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Pengungkapan lima tahapan dugaan modus operandi ini semakin memperjelas konstruksi perkara yang tengah ditangani kepolisian. Meski demikian, sejumlah hal masih menjadi perhatian, terutama mengenai identitas end user, dasar perintah penyadapan, serta dugaan penghapusan data yang menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. (Sumber: Kompas.com, Editor: Pangkapinangpost.com)
