Di Tengah Polemik Ijazah dan Tekanan DPR, Gibran Ajukan Pengunduran Diri
Gibran Ingin Mundur dari Kursi Wapres, Prabowo Beri Sejumlah Saran
PANGKALPINANGPOST.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026). Rabu (11/11/2026)
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran secara langsung menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri di tengah dinamika politik yang berkembang, khususnya terkait polemik dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik.
“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut. Dalam pertemuan itu, Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Selain menyampaikan niat mundur, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Polemik dokumen pendidikan Gibran mencuat setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Putusan MA tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya juga menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi tekanan politik di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi telah mengajukan usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik tersebut.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang dapat digunakan untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara.
Di tengah perkembangan tersebut, Gibran sebelumnya juga pernah menanggapi polemik pendidikan yang dipersoalkan publik. Ia menegaskan bahwa dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura karena telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.
Kini, niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran kepada Prabowo menambah dinamika politik nasional. Sementara itu, proses pembuktian keabsahan dokumen pendidikan melalui jalur PTUN menjadi salah satu langkah yang ingin ditempuh Gibran untuk menjawab polemik tersebut.
(Sumber: CNN Indonesia, Editor: Pangkalpinangpost.com)
