Take a fresh look at your lifestyle.

Korupsi Alkes RSUD Soekarno Rp5,7 Miliar Disidangkan, Tiga Terdakwa Hadapi Dakwaan JPU

Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Alkes RSUD Soekarno Jalani Sidang Perdana, Kuasa Hukum Siapkan Eksepsi

0 3

PANGKALPINANGPOST.COM, BANGKA BELITUNG – Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan berupa Modular Operating Theatre (MOT) di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai memasuki tahap persidangan. Tiga terdakwa dalam perkara pengadaan fasilitas ruang operasi tersebut menjalani sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Senin (16/11/2026).

Persidangan yang berlangsung di Ruang Garuda Pengadilan sekitar pukul 10.00 WIB itu dipimpin majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim. Sidang berlangsung relatif sepi tanpa banyak pengunjung.

Perkara ini berkaitan dengan proyek pengadaan fasilitas MOT Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Nilai pengadaan tersebut mencapai sekitar Rp5,7 miliar.

Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam perkara ini masing-masing berinisial Hen, AH, dan AY. Dalam persidangan, terdakwa Hen didampingi tim penasihat hukum yang terdiri dari Hangga Oktafandany, SH, Tanwin, SH, dan Dr. Wari Kartika Sari, SH.

Dalam pembacaan dakwaan, JPU memaparkan sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan fasilitas MOT tersebut.

Jaksa mengungkapkan bahwa penyusunan spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diduga melibatkan pihak perusahaan penyedia. Padahal, menurut JPU, penyusunan dokumen tersebut merupakan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Selain itu, jaksa juga menguraikan dugaan manipulasi dokumen penawaran. Salah satu persoalan yang disorot adalah pencantuman nama tenaga ahli dan tenaga teknis dalam dokumen perusahaan yang disebut tidak mengetahui bahwa identitas mereka digunakan untuk kepentingan penawaran proyek tersebut.

Persoalan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diduga tidak sesuai perencanaan awal.

Dalam perencanaan, ruangan MOT seharusnya ditempatkan di lantai satu Gedung A RSUD Dr. Soekarno. Namun, dalam pelaksanaannya, lokasi fasilitas tersebut justru dipindahkan ke lantai tiga.

Menurut uraian dakwaan JPU, lokasi baru tersebut tidak memenuhi standar luas ruangan dan belum dilengkapi sejumlah sarana pendukung yang dibutuhkan untuk menunjang operasional ruang operasi.

Fasilitas yang disebut belum tersedia sesuai kebutuhan antara lain instalasi listrik, sistem tata udara, gas medik, serta vakum medik.

Akibat berbagai kondisi tersebut, fasilitas MOT yang pembayarannya telah mencapai 100 persen diduga tidak layak fungsi dan tidak dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan tindakan operasi.

Kerugian Negara Capai Rp5,16 Miliar

Dalam dakwaannya, JPU menyebut dugaan penyimpangan pengadaan fasilitas MOT tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.161.845.454.

Nilai kerugian tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 28 Agustus 2024.

Jaksa juga menguraikan dugaan aliran keuntungan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Rinciannya, sebesar Rp553.335.454 disebut diterima terdakwa AY, kemudian Rp4.638.450.450 kepada Hen melalui PT Redosko Pranaa Dipta, serta Rp4.843.800 kepada AH.

Atas uraian perbuatan tersebut, JPU menerapkan dakwaan tindak pidana korupsi dengan pasal primer dan subsider sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Meski demikian, seluruh uraian mengenai dugaan penyimpangan, aliran keuntungan, dan kerugian negara tersebut masih merupakan materi dakwaan jaksa yang harus dibuktikan melalui proses persidangan.

Kuasa Hukum Siapkan Eksepsi

Setelah pembacaan surat dakwaan selesai, ketua majelis hakim memberikan kesempatan kepada masing-masing tim penasihat hukum untuk menyampaikan sikap terhadap dakwaan JPU.

Penasihat hukum terdakwa AY meminta waktu untuk mempelajari materi dakwaan. Sementara itu, ketiga tim penasihat hukum terdakwa sepakat meminta waktu selama satu minggu untuk mempersiapkan perlawanan atau eksepsi.

Majelis hakim kemudian menetapkan persidangan lanjutan pada Jumat (20/11/2026) pukul 08.30 WIB, dengan agenda penyampaian sikap atau tanggapan dari pihak penasihat hukum terhadap surat dakwaan JPU.

Sementara itu, Hangga Oktafandany, SH, selaku kuasa hukum terdakwa Hen, menyambut baik bergulirnya persidangan perkara tersebut. Menurutnya, proses hukum yang akhirnya memasuki tahap persidangan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Ia mengapresiasi jajaran kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang telah membawa perkara tersebut hingga ke meja persidangan.

“Kami berterima kasih kepada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan karena pada akhirnya perkara ini disidangkan. Artinya, kita akan mendapatkan kepastian hukum. Perkara ini sudah cukup lama bergulir, bahkan bertahun-tahun,” ujar Hangga seusai persidangan, Senin (16/11/2026).

Hangga menegaskan, pihaknya akan menggunakan hak hukum dengan mengajukan perlawanan atau eksepsi pada persidangan berikutnya.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menyampaikan pandangan dan konstruksi persoalan berdasarkan perspektif pihak terdakwa sebagai tanggapan atas uraian dakwaan yang disampaikan JPU.

“Pada agenda berikutnya hari Jumat, kami akan mengajukan perlawanan untuk mendudukkan persoalan dari versi kami,” tutup Hangga.

Dengan demikian, persidangan lanjutan pada 20 November 2026 akan menjadi tahapan penting untuk mendengarkan tanggapan penasihat hukum terhadap dakwaan jaksa sebelum perkara berlanjut ke tahapan berikutnya.  Ikmal Hakim/KBO Babel)

Leave A Reply

Your email address will not be published.