Penambang Rakyat Terhimpit Harga Timah, Fahrizan Soroti Potensi Kebocoran Ekonomi Rp24 Triliun

PANGKALPINANGPOST.COM, PANGKALPINANG – Anomali tata niaga pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali menjadi sorotan. Di tengah upaya pemerintah membenahi sektor pertambangan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2026, penambang rakyat justru masih menghadapi persoalan ketidakpastian harga jual timah. Sabtu (14/11/2026)

Kondisi tersebut disoroti tokoh pemuda Babel, Fahrizan alias Buntuk. Ia menilai, kebijakan perbaikan tata kelola pertambangan timah seharusnya mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin harga jual yang lebih adil bagi masyarakat penambang.

Menurutnya, saat ini terdapat disparitas harga beli timah di tingkat penambang rakyat yang diperkirakan mencapai Rp200 ribu per kilogram dibandingkan harga yang dianggap wajar. Selisih tersebut dinilai sangat besar dan berpotensi menghilangkan nilai ekonomi yang semestinya dapat dinikmati masyarakat.

“Kalau diasumsikan volume transaksi mencapai 10 ribu ton per bulan, dengan selisih harga Rp200 ribu per kilogram, maka potensi selisih nilai ekonominya mencapai Rp2 triliun setiap bulan,” ungkap Fahrizan kepada media ini.

Sekretariat Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Babel itu menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai dinamika pasar. Sebab, ketidakpastian hukum dan ketakutan yang dialami penambang rakyat turut memengaruhi posisi tawar mereka dalam menjual hasil tambang.

Padahal, Perpres Nomor 79 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Agustus lalu diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperbaiki tata kelola pertambangan, termasuk mengakhiri ketidakjelasan posisi masyarakat penambang dalam aktivitas pertimahan.

“Uang sebesar Rp2 triliun itu, manakala masuk ke nadi perekonomian Kepulauan Bangka Belitung, tentu akan sangat menyegarkan kehidupan ekonomi masyarakat yang saat ini sedang terpuruk,” sambung Buntuk.

Ia kemudian memproyeksikan, apabila disparitas harga tersebut terus berlangsung selama 12 bulan, nilai akumulasinya dapat mencapai Rp24 triliun dalam setahun.

Buntuk juga menyinggung dugaan adanya praktik biaya koordinasi atau fee dalam rantai aktivitas pertambangan ilegal yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum dan pemerintah.

Ia mengingatkan, apabila aktivitas penambangan rakyat terus berada dalam ketidakpastian hukum, kondisi tersebut berpotensi membuka ruang bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Bahkan, ia menduga terdapat oknum dari berbagai unsur yang mengambil keuntungan dari situasi tersebut.

“Potensi selisih ini seharusnya menjadi hak ekonomi rakyat penambang dan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah, bukan justru dinikmati oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari ketidakpastian tata kelola,” tegasnya.

Menurut Buntuk, persoalan ini menjadi pekerjaan rumah serius bagi seluruh pemangku kepentingan di Negeri Serumpun Sebalai. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perusahaan pertambangan, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam rantai perdagangan timah harus memastikan tata niaga berjalan transparan dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Ia menegaskan, pengelolaan sumber daya mineral timah semestinya memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Babel. Jangan sampai kekayaan alam yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi daerah justru tidak memberikan manfaat optimal bagi rakyatnya.

“Hitungan Rp24 triliun itu baru asumsi dari sektor penambangan ilegal, di luar pungutan resmi seperti pajak dan royalti negara. Jika uang Rp2 triliun per bulan itu dibagi rata dengan asumsi jumlah penduduk Bangka Belitung sebanyak 1,3 juta jiwa, tentu nilainya sangat besar. Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah benar-benar merasakan dampak ekonomi dari eksplorasi dan eksploitasi sumber daya timah?” papar Buntuk.

Ia berharap pemerintah tidak berhenti pada penerbitan regulasi, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan efektif hingga ke tingkat penambang rakyat.

Sebab, keberhasilan pembenahan tata niaga timah bukan hanya diukur dari besarnya produksi atau penerimaan negara, melainkan juga dari seberapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat Bangka Belitung. (Ikmal Hakim/KBO Babel)