Hidayat Arsani Tegas: Kader Golkar yang Telantarkan Anak Bisa Dipecat
PANGKALPINANGPOST.COM, Pangkalpinang – Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bangka Belitung, Hidayat “Dayat” Arsani, menegaskan bahwa partainya tidak akan mentolerir kader yang terbukti menelantarkan anak kandungnya. Pernyataan tegas ini disampaikan menyusul kabar yang menimpa kader berinisial AD, yang menjabat sebagai Ketua Partai Golkar Kota Pangkalpinang sekaligus Ketua Komisi di DPRD Kota Pangkalpinang. Rabu (11/3/2026)
AD dikabarkan tidak menafkahi anak kandungnya setelah bercerai dengan mantan istrinya. Kasus ini saat ini tengah ditangani pihak kepolisian, sesuai laporan dari mantan istrinya. Menanggapi kasus ini, Dayat menegaskan bahwa persoalan tersebut adalah urusan pribadi yang seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum.
“Ini sebenarnya tidak ada kaitan ke partai. Ini urusan pribadi. Itu mantan istrinya lapor saja ke polisi yang bersangkutan. Kalau terbukti, kita pecat. Selesai,” ujar Dayat saat ditemui di Pangkalpinang, Rabu (11/03/2026).
Meski demikian, pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan pemerhati politik terkait batasan antara persoalan moral pribadi kader dan tanggung jawab politik partai. Sejumlah pengamat menilai bahwa perilaku pribadi seorang kader, terutama yang merugikan anggota keluarga atau masyarakat, dapat memengaruhi citra partai di mata publik.
Menurut beberapa kalangan, moral dan politik sulit dipisahkan. Ketika seorang kader terlibat masalah hukum atau moral, publik dapat menilai partai secara keseluruhan melalui tindakan dan reputasi kader tersebut. Oleh karena itu, tindakan internal partai dalam menangani persoalan moral kader menjadi penting agar citra partai tetap terjaga.
Menanggapi hal tersebut, Dayat kembali menegaskan bahwa Partai Golkar memiliki komitmen untuk menindak kader yang terbukti bersalah. Ia menekankan, jika seorang kader terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan orang lain maupun negara, tidak ada kompromi.
“Salah, terbukti dan merugikan orang dan negara tidak ada tawar menawar, dipecat,” tegas Gubernur Bangka Belitung itu.
Pernyataan Dayat ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh kader Golkar di Bangka Belitung. Partai Golkar, menurutnya, menempatkan integritas dan tanggung jawab moral sebagai salah satu ukuran loyalitas kader terhadap partai. Hal ini juga menunjukkan bahwa partai memiliki mekanisme internal untuk menilai dan menindak kader yang tersandung persoalan moral, meskipun kasus yang bersangkutan awalnya merupakan urusan pribadi.
Sementara itu, publik dan pemerhati politik mengingatkan bahwa keterkaitan antara perilaku pribadi kader dengan citra partai tidak dapat diabaikan begitu saja. Seorang kader yang bermasalah secara hukum atau moral berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap partai, terutama jika kasus tersebut mencuat di media.
Dengan sikap tegas ini, Dayat ingin menegaskan bahwa Partai Golkar Bangka Belitung tetap menjaga integritas partai melalui mekanisme internal yang jelas. Keputusan untuk memecat kader, jika terbukti bersalah, juga menjadi bentuk pertanggungjawaban partai terhadap publik.
Kasus AD kini menunggu proses hukum lebih lanjut, sementara publik tetap mengamati respons partai terhadap isu moral kader yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap partai Golkar di tingkat lokal. (Sumber: MerdekaToday.id, Editor: Pangkalpinangpost.com)
