Bakuda Babel Jawab Isu Mangkraknya Alat Cetak Plat Nopol Rp300 Juta
PANGKALPINANGPOST.COM, PANGKALPINANG – Pengadaan alat cetak plat nomor kendaraan bermotor (nopol) menggunakan dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2023 menjadi sorotan publik. Alat yang bernilai Rp300 juta itu diketahui tidak digunakan dan disimpan di gudang kantor UPTD Samsat Pangkalpinang karena dianggap tidak sesuai spesifikasi dan tidak dapat digunakan. Rabu (23/4/2025)
Kepala UPTD Samsat Pangkalpinang, H. Mashuri, mengonfirmasi bahwa alat tersebut memang belum digunakan untuk operasional.
“Yang pertama, mesin cetak yang dimaksud saat ini berada di dalam gudang, bukan seperti yang beredar di foto. Kedua, mesin itu rencananya akan dipindahkan ke kantor Samsat Drive Thru,” ujar Mashuri dilansir dari Asatu Online, Senin (21/4/2025).
Namun, Mashuri tidak menjelaskan secara rinci peruntukan alat tersebut di Samsat Drive Thru. Ia menegaskan bahwa pencetakan plat nopol dan dokumen kendaraan seperti BPKB adalah wewenang kepolisian, bukan Samsat.
“Silakan konfirmasi lebih lanjut ke pihak kepolisian, karena mereka yang mempergunakannya,” imbuhnya.
Di sisi lain, pihak kepolisian yang bertugas di unit Registrasi dan Identifikasi (Regident) Samsat Pangkalpinang menyebut bahwa alat tersebut tidak layak pakai. Hasil cetak yang dihasilkan dianggap buruk dan tidak memenuhi standar resmi.
“Alat itu memang tidak dipakai karena hasil cetaknya jelek. Kami simpan saja di gudang,” kata salah satu petugas Regident.
Desakan Penyelidikan
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, mendesak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung untuk segera menyelidiki pengadaan alat tersebut. Ia menduga adanya potensi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara.
“Kalau alat senilai Rp300 juta tidak bisa digunakan dan hanya disimpan di gudang, maka patut diduga ada unsur kerugian negara. Kami minta Kejaksaan segera menyelidiki proses pengadaan ini, termasuk siapa yang bertanggung jawab,” tegas Rahmad Sukendar, Senin (21/4/2025).
Klarifikasi PPTK
Menanggapi pemberitaan sebelumnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan alat cetak plat nomor kendaraan Dinas Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Andrika, meluruskan bahwa informasi tersebut tidak sepenuhnya akurat.
Menurut Andrika, alat cetak nopol tersebut saat ini belum digunakan karena akan difungsikan untuk mendukung layanan Samsat Drive Thru yang masih dalam tahap pembangunan.
“Nanti kita akan pergunakan di Samsat Drive Thru, jadi bukan mangkrak tetapi belum digunakan,” ujar Andrika, Selasa (22/4/2025).
Ia juga menegaskan bahwa pengadaan alat tersebut mengacu pada e-katalog dan telah memenuhi standar yang berlaku. Pengadaan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang kegiatan pengadaan TNKB. Alat cetak plat nopol tersebut merupakan hasil pengadaan tahun anggaran perubahan (ABT) 2022. Harga mesin TNKB adalah Rp177.400.000 per unit, dan mesin cat E senilai Rp23.500.000 per unit.
Lebih lanjut, Andrika menerangkan bahwa pada tahun 2023, Bakuda telah melaksanakan Detail Engineering Design (DED) landscape untuk pembangunan Samsat Drive Thru. Pembangunan fisik fasilitas tersebut sudah dimulai pada tahun anggaran 2024.
“Tahun 2025, alat yang telah diadakan tahun 2022 itu akan dipasang dan difungsikan di sana,” tambahnya.
Mashuri sebelumnya menyatakan bahwa alat tersebut memang belum digunakan dan masih berada di gudang, tetapi rencananya akan dipindahkan ke Samsat Drive Thru.
Informasi bahwa alat cetak nopol “mangkrak” dinilai kurang tepat, karena alat tersebut masih menunggu pemanfaatan yang telah dirancang secara bertahap dalam program strategis layanan Samsat Drive Thru.
Meski demikian, desakan untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan tetap bergema. Publik berharap penegak hukum dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana APBD agar tidak ada potensi kerugian negara yang terjadi. (Sumber: Asatu Online, Editor: KBO-Babel)
