“Masa Nggak Tahu?” Prabowo Bongkar Soal 1.000 Tambang Ilegal di Bangka Belitung

PANGKALPINANGPOST.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melontarkan teguran keras kepada jajaran TNI dan Polri terkait keberadaan sekitar 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung. Prabowo mempertanyakan bagaimana aktivitas pertambangan ilegal dalam jumlah besar tersebut dapat berlangsung tanpa diketahui aparat yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan penindakan. Sabtu (15/8/2026)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Dalam pidatonya, Presiden mengungkit langkah pemerintah yang sebelumnya menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu.

Menurut Prabowo, jumlah tersebut terlalu besar untuk dianggap sebagai aktivitas yang berlangsung secara diam-diam. Karena itu, ia secara terbuka meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut bagaimana tambang-tambang ilegal tersebut bisa beroperasi.

“Masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu? Kapolri dan Panglima TNI ya, usut!”

Prabowo bahkan mempertanyakan fungsi pangkat dan jabatan apabila aparat tidak mampu menertibkan aktivitas ilegal yang berlangsung di wilayah tugasnya.

Presiden menilai persoalan tambang ilegal tidak semata-mata menyangkut masyarakat atau pihak yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Lebih jauh, pemerintah harus memastikan sistem pengawasan berjalan efektif dan aparat tidak membiarkan aktivitas ilegal berkembang dalam skala besar.

Sorotan tersebut menjadi semakin serius karena pertambangan ilegal di Bangka Belitung berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam, penerimaan negara, kerusakan lingkungan, serta tata kelola komoditas timah.

Respons Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terlihat langsung setelah Presiden menyampaikan instruksi tersebut. Keduanya berdiri dan memberikan hormat sebagai bentuk respons terhadap arahan Presiden.

Prabowo Minta Anak Buah yang Melanggar Ditindak

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung persoalan penyelundupan dan lemahnya pengawasan terhadap berbagai aktivitas ilegal. Ia menyoroti peran aparat, termasuk Bea Cukai dan Bakamla, dalam mencegah praktik penyelundupan.

Presiden menegaskan bahwa pemimpin tidak boleh melindungi anak buah yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurutnya, kedekatan personal, jasa, bahkan penghargaan dan kenaikan pangkat tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari penindakan.

“Pemimpin yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri.”

Prabowo mengatakan seorang pemimpin terkadang harus mengambil keputusan sulit ketika anak buah yang sebelumnya dipercaya justru melakukan pelanggaran.

Pesan tersebut menegaskan bahwa jabatan dan pangkat bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi melekat dengan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan menjalankan mandat negara.

Pernyataan Presiden kini menjadi perhatian serius di Bangka Belitung. Dengan menyebut angka sekitar 1.000 tambang ilegal, pemerintah dituntut tidak hanya menindak aktivitas pertambangan tanpa izin, tetapi juga mengevaluasi sistem pengawasan yang memungkinkan kegiatan tersebut berlangsung. (Sumber: Setuju.com, Editor: Pangkalpinangpost.com)