pangkalpinangpost.com(PANGKALPINANG) — Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Pangkalbalam Bersatu melakukan aksi damai di depan Kantor Wali Kota Pangkalpinang. Mereka mendesak Pj Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama, untuk mencopot Lurah Lontong Pancur, Adly, yang dinilai kerap memicu keresahan di tengah masyarakat. Senin (16/12/2024).
Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai poster dengan tulisan bernada protes, seperti “Adly Lurah Lontong Pancur Dak Beradab,” “Kami Dak Sudi Dipimpin Lurah yang Arogan,” hingga “Mundurkan Adly Lurah Lontong Pancur.”
Suasana di depan Kantor Wali Kota tampak ramai namun kondusif, dengan puluhan demonstran berkumpul sambil berorasi. Sejumlah petugas keamanan tampak berjaga untuk memastikan aksi berlangsung damai.
Para pendemo mengungkapkan kekesalan mereka terhadap Lurah Adly melalui orasi dan pernyataan sikap. Mereka menuduh Adly bersikap arogan dan tidak berpihak kepada masyarakat, sehingga memicu ketidakpuasan di lingkungannya.
Pj Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama, turun langsung menemui para pendemo untuk mendengarkan aspirasi mereka. Dalam keterangannya kepada media, Budi berjanji akan menindaklanjuti tuntutan warga.
“Kami Wajib Evaluasi Kinerja Lurah”
Budi menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap aparatur kelurahan. Ia juga menegaskan akan memproses aspirasi masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami sudah mendengarkan orasi dan menerima tuntutan dari masyarakat. Besok pagi, Sekda dan Inspektur akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Kami juga akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran tuduhan ini,” ujar Budi, Senin (16/12/2024).
Lebih lanjut, Budi menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja Lurah Adly akan dilakukan berdasarkan data dan fakta di lapangan.
“Kita harus tetap mengedepankan keseimbangan dan berbasis bukti. Tidak bisa langsung mengambil keputusan sepihak tanpa proses yang jelas,” tegasnya.
Budi juga menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan kepada Lurah Adly akan bergantung pada hasil evaluasi. “Sanksinya bisa berupa teguran sedang hingga berat, bahkan pemecatan jika memang ditemukan pelanggaran serius. Namun, semua harus melalui prosedur yang berlaku,” jelasnya.
Proses Evaluasi Dimulai Segera
Usai menemui massa aksi, Pj Wali Kota langsung menggelar rapat koordinasi bersama Sekda, Inspektur, dan jajaran pejabat terkait. Rapat tersebut membahas langkah-langkah untuk menindaklanjuti tuntutan warga, termasuk menyusun jadwal pengecekan lapangan dan evaluasi.
Keputusan mengenai nasib Lurah Adly baru akan ditentukan setelah proses klarifikasi dan evaluasi selesai. Pemerintah memastikan bahwa proses ini akan dilakukan secara transparan dan adil, demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Sementara itu, para pendemo berharap pemerintah bertindak tegas terhadap Lurah Adly. Mereka menilai pencopotan Adly adalah langkah yang tepat untuk memulihkan ketenangan dan keharmonisan di wilayah Lontong Pancur.
“Ini bukan masalah pribadi, tetapi soal kepemimpinan yang tidak berpihak pada masyarakat. Kami ingin pemerintah mengambil tindakan nyata,” ujar salah satu pendemo.
Aksi ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki pelayanan publik, khususnya di tingkat kelurahan, agar dapat memenuhi harapan masyarakat. (Jaya Suparta/KBO Babel)