Defisit Anggaran Rp 271 Miliar, Bagaimana Nasib TPP PNS Bangka Belitung?
PANGKALPINANGPOST.COM, BANGKA BELITUNG – Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung tengah dihadapkan pada isu pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Meski belum diputuskan, wacana ini mencuat di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit hingga Rp 271 miliar. Jumat (25/4/2025)
Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan bahwa PNS tidak perlu khawatir mengenai wacana ini. Ia menyatakan bahwa selama anggaran mencukupi, pemotongan TPP tidak akan terjadi. Bahkan, adanya kenaikan royalti timah menjadi harapan bagi stabilitas keuangan daerah.
“Untuk royalti timah kalau naik, berarti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aman yah,” kata Hidayat Arsani, Senin (21/4/2025), saat menanggapi kenaikan tarif royalti timah yang bersifat progresif antara tiga hingga sepuluh persen.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bangka Belitung, Fery Afrianto, mengungkapkan bahwa pembahasan terkait TPP masih terus dilakukan oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Masih berlanjut pembahasan di badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah,” ujar Ferry Afrianto, Kamis (24/4/2025).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menyampaikan bahwa keputusan terkait pemotongan TPP belum final. Namun, defisit anggaran yang mencapai Rp 271 miliar menjadi perhatian utama dalam pembahasan ini.
“Semuanya masih dalam pembahasan, kita sepakati antara banggar DPRD dengan TAPD,” kata Eddy Iskandar.
Ia juga menjelaskan bahwa wacana pemotongan muncul sebagai salah satu langkah antisipatif untuk menekan pembelanjaan jika pendapatan daerah tidak memenuhi target.
“Kalau memang setelah kita bahas tetap tidak tercukupi, maka ada beberapa hal yang harus kita kurangi dari pembelanjaan, apakah belanja rutin, apakah belanja berkaitan dengan tambahan penghasilan, atau kegiatan yang kita anggap tidak urgen kita tunda,” jelas Eddy.
Kenaikan royalti timah dengan tarif progresif 3-10 persen memberikan secercah harapan untuk menambah pendapatan daerah. Eddy Iskandar mengungkapkan bahwa potensi pendapatan tambahan dari royalti ini dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya.
“Arahnya belum tahu, kalau kita hitung setelah penambahan royalti perkiraan penambahan berapa dan potensi lain berapa, baru kita bisa melihat apa yang harus dikurangi dan disesuaikan belanjanya,” ungkapnya.
Defisit Anggaran dan Tantangan Ekonomi
Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyoroti dampak defisit terhadap perekonomian daerah yang sedang lesu. Ia menyebutkan bahwa daya beli masyarakat yang menurun memerlukan upaya ekstra dan kolaborasi dari semua pihak di lingkungan pemerintah.
“Artinya target-target yang kita sepakati, oleh Pemprov Bangka Belitung tidak tercapai. Padahal DPRD sudah menargetkan tapi tidak tercapai, ini juga butuh evaluasi juga oleh Gubernur,” tegas Didit.
Ia juga menekankan pentingnya solusi inovatif untuk menghadapi situasi ini.
“Ini menunjukkan kinerja SKPD tersebut tidak baik-baik saja, kita akui ekonomi kita tidak baik-baik saja. Tetapi kalau tidak punya solusi yang inovatif dan kreatif, apa gunanya dipertahankan,” jelasnya.
Langkah Strategis Menghadapi Defisit
Defisit anggaran yang signifikan membuat Pemprov Bangka Belitung harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembelanjaan. Pj Sekda Fery Afrianto menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap sumber pendapatan yang berkurang dan langkah-langkah antisipasi untuk menekan defisit.
“Terkait defisit akan kita teliti satu per satu terkait dengan pendapatan, artinya kita akan lihat pendapatan mana yang berkurang dan akan menjadi antisipasi kita agar tidak semakin besar defisit kita di 2025,” jelas Fery.
Sementara itu, Gubernur Hidayat Arsani tetap optimis bahwa kenaikan royalti timah dapat memberikan stabilitas pada anggaran daerah, termasuk untuk menjamin TPP bagi para pegawai.
“Kalau royalti timah naik, itu bisa jadi solusi untuk anggaran kita, termasuk untuk pegawai,” katanya.
Isu pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Bangka Belitung mencuat di tengah tantangan defisit anggaran yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Meski belum ada keputusan final, harapan tetap ada pada potensi kenaikan royalti timah.
Pembahasan yang terus berlangsung diharapkan menghasilkan solusi terbaik bagi stabilitas keuangan daerah dan kesejahteraan para pegawai. Kolaborasi antar pihak, inovasi, dan evaluasi mendalam menjadi kunci untuk mengatasi situasi ekonomi yang penuh tantangan ini. (Sumber: Bangka Pos, Editor: KBO-Babel)
