Aktivitas Tambang Ilegal di Samping SMKN 1 Belinyu, Muncul Dugaan Setoran ke Oknum Sekolah

PANGKALPINANGPOST.COM, BELINYU – Dunia pendidikan di Kecamatan Belinyu kembali tercoreng oleh aktivitas tambang timah ilegal yang berlangsung terang-terangan di sekitar lingkungan sekolah. Kali ini, aktivitas tambang jenis “user-user” atau suntik terpantau beroperasi bebas tepat di samping gedung SMKN 1 Belinyu, Jalan Raya Parit 2, Simpang Tiga, Bukit Ketok. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran serius masyarakat karena aktivitas penambangan diduga merambah lahan hibah milik sekolah yang berada dalam wilayah Izin Usaha Pertambambangan (IUP) PT Timah. Senin (22/12/2025)

Pantauan di lapangan menunjukkan, para penambang bekerja sejak pagi hingga siang hari, bertepatan dengan jam kegiatan belajar mengajar. Suara mesin yang bising terdengar jelas dari dalam lingkungan sekolah, mengganggu konsentrasi siswa dan guru. Lebih dari itu, aktivitas suntik tanah dinilai berpotensi merusak struktur tanah di sekitar bangunan sekolah.

Salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap keselamatan siswa. Menurutnya, penambangan yang dilakukan secara terus-menerus dapat menyebabkan tanah di bawah bangunan sekolah menjadi labil.

“Selain mengganggu aktivitas belajar karena suara bising, kami takut pengaruh ke struktur bangunan. Bisa-bisa sekolah ambles kalau tanah di bawahnya terus disuntik. Apalagi musim hujan, risiko banjir makin besar karena lahan resapan sudah rusak,” ujarnya.

Keresahan tersebut juga dirasakan warga sekitar. Mereka menilai aktivitas tambang yang berada sangat dekat dengan fasilitas pendidikan merupakan ancaman serius bagi aset negara dan keselamatan generasi muda. Ironisnya, aktivitas ilegal itu berlangsung tanpa hambatan, seolah tidak tersentuh pengawasan dari pihak terkait.

Situasi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa pihak sekolah terkesan membiarkan aktivitas tambang ilegal tersebut berlangsung? Tidak terlihat adanya upaya tegas berupa teguran, pelaporan resmi, ataupun pemasangan larangan, meskipun aktivitas penambangan berlangsung jelas di depan mata.

Ketidaktegasan tersebut memicu spekulasi mengenai dugaan adanya “main mata” antara pengelola tambang dan oknum di lingkungan sekolah. Informasi yang dihimpun menyebutkan, aktivitas tambang ini diduga dikoordinir oleh seorang pria berinisial EG, yang disebut-sebut berperan sebagai pengumpul dana dari para penambang.

Dana tersebut kabarnya disetorkan kepada oknum tertentu sebagai “uang koordinasi” agar aktivitas penambangan tetap berjalan lancar tanpa gangguan. Meski demikian, dugaan ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui penyelidikan aparat penegak hukum.

Secara aturan, aktivitas penambangan di kawasan pendidikan jelas melanggar ketentuan dan berpotensi melanggar hukum pidana maupun administrasi. Selain merusak lingkungan, praktik tersebut dinilai mencederai dunia pendidikan yang seharusnya menjadi zona aman bagi peserta didik dan tenaga pendidik setiap hari.

Para pemerhati pendidikan menilai, pembiaran tambang ilegal di lingkungan sekolah dapat menjadi preseden buruk penegakan hukum di daerah. Jika tidak segera dihentikan, kondisi ini dikhawatirkan akan memicu konflik sosial, kerusakan lingkungan lebih luas, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan pemerintah daerah setempat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak SMKN 1 Belinyu belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pembiaran aktivitas tambang di lahan pendidikan. Aparat penegak hukum setempat juga masih diupayakan untuk dikonfirmasi.

Masyarakat mendesak agar pihak berwenang, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, segera turun tangan dan menindak tegas praktik tambang ilegal tersebut tanpa pandang bulu. Mereka berharap lingkungan sekolah dapat kembali aman, nyaman, serta terbebas dari aktivitas yang mengancam keselamatan dan masa depan pendidikan demi generasi mendatang Bangka Belitung. Semua pihak diminta bertanggung jawab segera. (Sumber: BN16Bangka.com, Editor: Pangkalpinang Post)