PANGKALPINANGPOST.COM, JAKARTA – Pers nasional memiliki tanggung jawab besar dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat. Peran tersebut tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan setiap pemberitaan berpijak pada fakta serta kepentingan publik.
Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan bahwa pers nasional melaksanakan peranannya untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan penting bagi insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik. Wartawan dan perusahaan pers dituntut tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga berkontribusi dalam mengawal kehidupan masyarakat yang demokratis, adil, dan bermartabat.
Dalam menjalankan peran tersebut, terdapat dua prinsip utama yang harus menjadi pedoman pers nasional.
Pertama, memperjuangkan kebenaran objektif.
Pers harus menyampaikan fakta berdasarkan hasil peliputan dan verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebenaran dalam pemberitaan tidak boleh direkayasa, dimanipulasi, ataupun diarahkan untuk menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.
Setiap informasi harus melalui proses pemeriksaan yang cermat, mengedepankan akurasi, serta memberikan ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi.
Dengan demikian, pers dapat menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus membantu masyarakat memperoleh gambaran yang utuh terhadap suatu persoalan.
Kedua, membela keadilan untuk kepentingan publik.
Pers juga memiliki tanggung jawab sosial untuk mengangkat persoalan masyarakat, terutama ketika terjadi ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun pelanggaran terhadap hak-hak warga negara.
Melalui pemberitaan yang kritis, berimbang, dan bertanggung jawab, pers dapat memberikan ruang bagi masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan perhatian atau kesulitan menyampaikan aspirasinya.
Pers diharapkan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengawasi berbagai kebijakan dan tindakan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
Namun, perjuangan terhadap keadilan dan kebenaran bukan berarti pers boleh mengabaikan prinsip profesionalisme. Setiap pemberitaan tetap harus berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik, mengutamakan verifikasi, serta menghormati hak jawab dan hak koreksi.
Dengan memahami Pasal 6 huruf e UU Pers, insan pers diingatkan bahwa kemerdekaan pers harus dijalankan dengan tanggung jawab moral dan profesional.
Pers bukan sekadar penyampai informasi, melainkan juga bagian penting dalam memperjuangkan kebenaran, mengawal keadilan, dan memastikan kepentingan publik tetap mendapatkan tempat dalam kehidupan demokrasi.
(Sumber: bedainnews.com, Editor: Pangkalpinangpost.com)
