PANGKALPINANG,PPinangpost.com – Mengelolah keuangan negara atau daerah tentunya haruslah sesuai petunjuk maupun ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Sebaliknya jika dalam pengelolaan keuangan negara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka tak pelak akan terseret dalam suatu permasalahan.
Oleh karena itu Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) pun berharap dari kegiatan pemeriksaan yang dilakukan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bangka Belitung merupakan momen dalam rangka perbaikan terhadap kendala di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.
Bahkan dirinya pun menyatakan siap jika BPK RI ingin melakukan koordinasi secara langsung terkait kekurangan-kekurangan yang ada.
βKarena ini menyangkut marwah Pangkalpinang. Saya tau persis karena pernah di birokrasi. Masalah keuangan ini BPK pasti selalu mendampingi. Tanpa BPK kami tidak bisa berjalan dengan baik. Apa pun arahannya kami siap,” ungkap Molen.
Harapan tersebut disampaikan Molen Walikota Pangkalpinang saat menerima Tim Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Smart Room Center Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (30/1/2023).
Kedatangan BPK RI Babel tersebut dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022.
Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Wiwid Mulyadi menyampaikan pemeriksaan ini merupakan lanjutan pemeriksaan di tahun lalu yakni pemeriksaan interim keuangan pemerintah kota. Pemeriksaan kali ini adalah pemeriksaan pendahuluan.
βTanggung jawab utama kami adalah pemeriksaan lanjutan setelah Wali Kota menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah. Setelah itu kami akan melaksanakan pemeriksaan terinci’,” terang Wiwid.
Wiwid menyebut, pihaknya mengutus satu tim berjumlah sembilan orang yang akan melakukan pemeriksaan selama 35 hari. Fokus dalam pemeriksaan salah satunya untuk melihat pengendalian internal di Pangkalpinang apakah sudah berjalan baik sehingga mampu mendukung pelaporan keuangan.
βKedua untuk melihat kepatuhan atas peraturan perundang-undangan. Melihat kesiapan pemerintah kota dalam menyusun laporan keuangan apakah sudah dimulai dengna proses yang baik. Dan nanti kami ingin mendapatkan komitmen dari pemerintah kota kapan akan menyerahkan laporan keuangan untuk diperiksa oleh BPK,” terangnya.
Selain itu, Wiwid menambahkan, di tahun ini pihaknya juga akan melakukan uji kualitas atas pembangunan infrastruktur jalan. (KBO Babel/Tedi)