PT Bangka Cakra Karya Terancam Sanksi Akibat Kerusakan Proyek Pengendalian Banjir Kota Pangkalpinang
Pangkalpinangpost.com,pangkalpinang – Proyek pembangunan pengendalian banjir di Kota Pangkalpinang yang dilaksanakan oleh PT Bangka Cakra Karya tengah mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Meskipun baru berumur satu tahun dan masih dalam masa pemeliharaan, warga setempat telah melaporkan sejumlah kerusakan signifikan pada infrastruktur proyek tersebut. Keretakan pada dinding beton kolong PDAM Pendindang, penurunan permukaan tanah pada sisi dalam dinding beton kolong, akses jalan yang becek tergenang air dan tumpukan material yang berserakan menjadi keluhan utama warga di sekitar area tersebut. Rabu (19/6/2024).
Proyek yang bertujuan untuk mengendalikan banjir di Kota Pangkalpinang ini memiliki nomor kontrak HK.02.03/01/KONS/BWS23.8.4/2023 tertanggal 17 Maret 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.400.000.000,-.
Proyek ini berada di bawah pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung (BWS Bangka Belitung). PT Bhawana Prasasta KSO PT. Sri Agung Jaya ditunjuk sebagai konsultan supervisi untuk memastikan kualitas pengerjaan proyek ini.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan jauh dari harapan. Arpan, seorang warga Parit Lalang, mengungkapkan kekhawatirannya saat diwawancarai oleh jejaring media KBO Babel.
“Kami sering memancing di kolong ini. Banyak terlihat oleh kami bahwa dinding beton sisi kolong ini sudah retak dan rusak. Selain itu, sisi kolong yang ditembok dengan tanah puru sudah mengalami penurunan. Jika hujan, airnya melubangi sisi beton bangunan kolong PDAM Pendindang,” ungkapnya, Selasa (18/6/2024).
Selain Arpan, Iwan, warga setempat lainnya, juga menyuarakan kekhawatirannya. Ia meminta pihak instansi terkait untuk segera melakukan perbaikan terhadap kerusakan pada dinding beton kolong dan akses jalan yang belum diaspal.
“Sebagai masyarakat yang akan terdampak, kami minta kepada Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bangka Belitung untuk segera memerintahkan kontraktor pelaksana memperbaiki kerusakan yang ada serta memadatkan kembali akses jalan sisi tembok kolong agar tidak roboh nantinya,” kata Iwan.
Keretakan dan kerusakan ini sangat mengkhawatirkan, terutama mengingat saat ini sudah memasuki musim hujan. Genangan air pada akses jalan yang terjadi akibat pemadatan tanah yang tidak merata atau berlubang semakin memperparah kondisi.
Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa volume pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh kontraktor pelaksana, PT Bangka Cakra Karya, belum sepenuhnya selesai sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Adanya keretakan pada dinding beton dan kerusakan lainnya tidak hanya menimbulkan kekhawatiran tentang ketahanan struktur bangunan tetapi juga mempengaruhi aktivitas sehari-hari warga sekitar.
Jalan akses yang berlubang dan tidak rata menyebabkan genangan air yang menyulitkan mobilitas warga. Kondisi ini juga memperbesar risiko kecelakaan dan kerusakan lebih lanjut pada infrastruktur.
Pihak jejaring media ini masih berupaya menghubungi Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Bangka Belitung, serta PT Bangka Cakra Karya untuk mendapatkan tanggapan resmi terkait laporan masyarakat mengenai keretakan atau kerusakan dinding beton dan akses jalan yang menurun atau tidak merata. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi yang diterima.
Dalam konteks yang lebih luas, kejadian ini menyoroti pentingnya pengawasan dan penegakan standar kualitas dalam proyek-proyek infrastruktur publik.
Kegagalan dalam memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan bukan hanya merugikan dari segi finansial, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat Pangkalpinang berharap pemerintah dan instansi terkait dapat bertindak cepat dan tegas dalam menangani permasalahan ini.
Dengan perbaikan yang segera dan tepat, diharapkan kerusakan lebih lanjut dapat dicegah dan fungsi optimal dari proyek pengendalian banjir ini bisa kembali berjalan sesuai rencana.
Kerjasama yang baik antara kontraktor, konsultan supervisi, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan infrastruktur yang dibangun dengan dana publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Proyek pembangunan pengendalian banjir Kota Pangkalpinang seharusnya menjadi solusi atas masalah banjir yang kerap mengganggu aktivitas warga.
Namun, dengan adanya berbagai kerusakan yang ditemukan, menjadi jelas bahwa pengawasan dan pemeliharaan yang ketat sangat diperlukan agar tujuan dari proyek ini bisa tercapai.
Warga setempat berhak mendapatkan infrastruktur yang aman dan berkualitas, dan harapan tersebut kini terletak di tangan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proyek ini.
Kepala Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung, Dr. Hadi Pranoto, dalam sebuah pernyataan resmi sebelumnya telah menegaskan pentingnya pengawasan terhadap proyek-proyek besar seperti ini.
“Kualitas infrastruktur adalah prioritas utama kami. Setiap kerusakan atau ketidaksesuaian harus segera ditindaklanjuti untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” ujarnya.
Dengan anggaran yang besar dan tujuan yang mulia, proyek pengendalian banjir ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Kota Pangkalpinang.
Namun, tanpa komitmen dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat, harapan tersebut hanya akan menjadi angan-angan. Masyarakat kini menunggu tindakan nyata dari pemerintah dan kontraktor untuk memperbaiki kerusakan dan memastikan bahwa proyek ini benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan. (KBO Babel/Tim)
(Gust11rawan)