PANGKALPINANG.POST MUNTOK – Ditengah pandemi Covid-19 saat ini, jaminan pelayanan kesehatan menjadi yang utama bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), khususnya di Kabupaten Bangka Barat (Babar).
Apalagi Progam Universal Health Coverage (UHC) yang digagas Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah dilounching sejak awal Juni 2021 lalu dan tercatat sebanyak 96,19 persen atau 196.727 warga sudah menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Namun demikian, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Barat (Babar), Apandi meminta pihak Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat memaksimalkan kualitas pelayanan dan menjamin kesehatan masyarakat di tengah Pandemi Covid-19 terkait Program UHC.
Menurut Apandi, pihak legislatif terus mendukung dari segi anggaran untuk program UHC yang sudah dilaunching tersebut. Hanya saja ada hal yang harus lebih diperhatikan, mulai dari fasilitas pendukung kesehatan, kualitas pelayanan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat di tengah pandemi.
“Kami dari pihak legislatif terus mendukung program UHC yang dicanangkan pihak eksekutif, di tahun 2022 mendatang DPRD Kabupaten Bangka Barat sudah menganggarkan hingga puluhan milyar untuk program UHC demi mendukung jaminan kesehatan masyarakat Babar. Namun kita ingin lihat dari pihak eksekutif serius dalam realisasinya baik itu dari fasilitas pendukung, kualitas pelayanan hingga pada menjamin kesehatan masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, Bendahara DPD II Partai Golkar Bangka Barat ini juga berharap pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar masyarakat puas terhadap layanan kesehatan di Kabupaten Bangka Barat.
“Kita juga ingin pihak OPD terkait yakni Dinas Kesehatan terus memantau perkembangan pelaksanaan dari program UHC ini biar masyarakat kita puas dengan pelayanan, bukan hanya soal pengobatan gratisnya tapi diutamakan kualitas pelayanan tadi,” pungkasnya. (Rilis.MPO-PG)