Evaluasi Mendalam terhadap RKAB Smelter Timah dan Dampaknya pada Pertambangan Nasional dan PT Timah Oleh : Rikky Fermana

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu produsen timah terbesar di dunia, dan industri pertambangan timah memiliki peran penting dalam ekonomi negara ini. Namun, seperti yang diungkapkan oleh hasil riset Bangka Belitung Resources Institute (BRiNST) pada semester I tahun 2023, ada sejumlah isu serius yang perlu dievaluasi dan diperbaiki dalam Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) smelter timah di Indonesia. Artikel ini akan menguraikan temuan riset BRiNST dan dampaknya pada pertambangan nasional serta khususnya pada PT Timah TBK.

I. Evaluasi Terhadap RKAB Smelter Timah

1. Tahapan Eksplorasi yang Diragukan : Salah satu temuan utama dari riset BRiNST adalah bahwa tahapan eksplorasi dalam RKAB timah yang dikeluarkan oleh pemerintah diduga tidak benar. Tahapan eksplorasi yang akurat adalah langkah awal yang sangat penting dalam menentukan potensi pertambangan yang dapat dihasilkan. Jika tahapan eksplorasi ini tidak benar, maka dapat mengancam integritas dan transparansi seluruh sektor pertambangan timah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur eksplorasi yang diterapkan dalam RKAB.
2. Ketidaksesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Volume Ekspor : Data yang disajikan oleh BRiNST mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara izin usaha pertambangan (IUP) dan volume ekspor timah. Beberapa perusahaan dengan IUP yang luasnya jauh di bawah 10 ribu hektar bahkan ada yang di bawah 1000 hektar mendapatkan kuota ekspor yang signifikan. Hal ini mengundang pertanyaan serius tentang persetujuan RKAB dan indikasi korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam timah. Jika perusahaan-perusahaan ini memang telah mendapatkan izin dengan cara yang tidak benar, maka perlunya tinjauan ulang terhadap persetujuan RKAB menjadi lebih mendesak.
3. Penyederhanaan RKAB yang Rentan Disalahgunakan : Riset BRiNST juga mengungkap adanya aktivitas penambangan ilegal di konsesi PT Timah TBK dan hutan negara yang semestinya tidak patut diberikan kepada perusahaan tertentu. Hal ini menciptakan celah bagi penyalahgunaan sistem yang dapat merugikan negara dan lingkungan. Penyederhanaan RKAB, jika tidak diimplementasikan dengan cermat, dapat menjadi pintu masuk bagi praktik-praktik ilegal dan korupsi yang lebih banyak. Oleh karena itu, wacana penyederhanaan RKAB juga perlu dievaluasi dengan cermat.

II. Dampak Terhadap Pertambangan Nasional

1. Potensi Korupsi Merugikan Masyarakat : Dugaan korupsi dalam sumber daya alam timah ini memiliki dampak serius pada masyarakat. Pertambangan yang tidak dilakukan secara adil dan bertanggung jawab dapat merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi pemegang manfaat dari sumber daya alam tersebut. Jika sumber daya alam dieksploitasi tanpa pertanggungjawaban yang baik, lingkungan akan menderita akibat penambangan yang tidak berkelanjutan. Selain itu, korupsi akan menghambat pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
2. Kerugian Lingkungan : Eksploitasi yang tidak berkelanjutan dalam pertambangan timah dapat memiliki dampak serius pada lingkungan. Ini mencakup deforestasi, kerusakan habitat alami, pencemaran air dan tanah, serta masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan limbah pertambangan. Oleh karena itu, masalah korupsi dalam pertambangan timah juga memiliki konsekuensi ekologis yang perlu diperhatikan.

III. Dampak Khusus pada PT Timah TBK

1. Penurunan Ekspor : Salah satu aspek yang patut diperhatikan adalah penurunan signifikan dalam volume ekspor PT Timah TBK dari tahun 2021 ke 2022, seperti yang terlihat dalam data yang disajikan. Penurunan ini bisa menjadi pertanda adanya masalah internal yang perlu segera diatasi. PT Timah TBK adalah pemain utama dalam industri pertambangan timah di Indonesia, dan kinerjanya memiliki dampak besar pada ekonomi negara.
2. Tanggung Jawab sebagai Perusahaan Terkemuka : PT Timah TBK, sebagai perusahaan terkemuka dalam industri ini, seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan praktik pertambangan yang benar, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, penurunan ekspor dan isu-isu yang terungkap perlu menjadi perhatian serius bagi perusahaan ini. PT Timah TBK harus bekerja sama dengan pemerintah dan badan pengawas untuk memastikan bahwa praktik pertambangan yang benar dan transparan diterapkan dengan ketat.

Kesimpulan

Hasil riset BRiNST yang mengungkapkan potensi masalah dalam RKAB smelter timah di Indonesia adalah panggilan penting untuk tindakan segera. Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap RKAB, memastikan tahapan eksplorasi yang benar, dan memberikan sanksi bagi pelanggaran hukum yang terungkap. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam indikasi korupsi dan pelanggaran aturan harus diproses sesuai hukum.

Hanya dengan langkah-langkah tegas ini, Indonesia dapat mengembangkan industri pertambangan timah yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan. Selain itu, PT Timah TBK, sebagai pemain utama dalam industri ini, harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai contoh dan berkontribusi pada pembenahan industri pertambangan timah di negara ini. Upaya bersama ini akan membantu menjaga integritas sumber daya alam dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. (*)

(Penulis : Penanggungjawab KBOBabel & Ketua PJS Bangka Belitung)