Catatan Emron Pangkapi
(Kordinator Kelompok Kerja Presedium)

PANGKALPINANGPOST.COM (Bangka Belitung) – || Hari 9 Februari 2023, sejatinya dirayakan sebagai Hari Ulang Tahun Provinsi Kep. Bangka Belitung ke 22.

Mengapa ? Karena pada hari Jumat 9 Februari 2001, persis 22 tahun yang lalu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Soerjadi Soedirdja.
Peresmian ditandai dengan pelantikan Drs H Amur Muchasyim SH sebagai Pejabat Gubernur dan sekaligus penekanan tombol meresmikan Pangkal Pinang sebagai Ibukota Provinsi.
Rakyat Babel bersuka cita menyambut hari bahagia ditandai dengan upacara meriah di Lapangan Merdeka dan ritual “nganggong akbar” di kediaman Walikota.

Ratusan dulang berisi berbagai hidangan bertutup tudung saji warna-warni berjejer di halaman rumah dinas Walikota hingga melimpah ke sepanjang Jl Merdeka.

Sayang, upacara menjadi kurang sempurna, karena Mendagri Soerjadi Soedirdja harus bergegas kembali ke Jakarta, saat itu situasi politik nasional sedang tidak menentu, kacau balau.

Peresmian Provinsi Kep. Babel tanggal 9 Februari bukan tanggal kebetulan. Sebuah tanggal bersejarah yang diperoleh berdasarkan perenungan yang dalam, demi penghormatan atas sejarah kelahiran provinsi.

Tanggal 9 Februari, hari peresmian Provinsi Kep. Babel juga dikenal sebagai Hari Pers Nasional, yang dirayakan setiap insan pers. Pada masa lalu Hari Pers Nasional disebut sebagai HUT PWI.

Tanggal ini bukan kebetulan, tanggal ini “saya” yang memilih dan mengusulkan sebagai Hari Peresmian Provinsi Kep. Babel.

Sebuah tonggak yang akan dikenang generasi berikutnya. Sekaligus mengenang peranan wartawan yang signifikan dalam ikut memperjuangkan dan mendirikan Provinsi Kep. Babel.

Banyak tanggal dan hari-hari bagus yang diam-diam saya perjuangkan atau saya “selipkan” dalam proses pembentukan provinsi Babel.

Peranan wartawan sangat intens. Dimulai dari diskusi tentang cikal bakal perjuangan pembentukan Provinsi Kep. Babel dilakukan wartawan, draft RUU Babel juga dibuat oleh wartawan, mengkoordinasi pengusul inisiatif DPR juga dilakukan oleh wartawan dengan meminta dukungan satu persatu kepada 80 anggota DPR-RI, publikasi yang gegap gempita dilakukan wartawan hingga peran senteral wartawan senior Panda Nababan di tingkat perdebatan regional hingga forum legislasi DPR.

Wartawan Eddy Jajang Jayaatmaja dan Johan Murod (wartawan Dialog) bukan kerja liputan biasa, tapi mereka mendesain opini dan memblow-ups gagasan provinsi melalui harian Sriwijaya Pos selama berbulan-bulan. Kemudian dilanjutkan berdirinya Bangka Pos, yang terbit perdana pada tgl 25 Mei 1999 dengan menggerek tagline “Yok, Kite Punya Provinsi.”

Dengan tidak mengurangi peranan tiap tokoh yang lahir pada setiap episode mata rantai perjuangan yang panjang sejak 1955, 1970 serta titik start 18 Juni 1999 Pertemuan Exponen Generasi Muda Babel yang melahirkan Komite Perjuangan dengan tokoh serta perannya masing masing, namun fakta-fakta dibawah ini perlu menjadi bahan keseimbangan dalam melihat sejarah.

Adalah fakta bahwa Harian Bangka Pos, wartawan Agus Ismunarno, Eddy Jajang Jayaatmaja, dan lainnya memang tidak bisa dipisahkan dari proses sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Babel.

Fakta bahwa Pokja Presedium (Tim Percepatan Pembentukan Provinsi atau dikenal dengan sebutan Tim Bedepeng) didominasi putra daerah berlatar belakang profesi wartawan. (EP, Usmandie Andeska, Safari ANS dan Rizani Usman).

Fakta bahwa draft RUU Provinsi Babel dibuat oleh wartawan (EP, Andeska, Safari ANS dan Heril Andersen) menjadi landasan legislasi.

Tidak ada satupun yang bisa membantah bahwa rapat rapat DPR selama enam bulan bertitik tolak dari draft RUU yang dipersiapkan 4 orang wartawan ini.

Fakta adalah wartawan (Tim Bedepeng) dengan suka-dukanya yang mendatangi satu persatu ruangan kerja anggota DPR untuk mendapatkan 80 tandatangan dukungan Amggota DPR “PENGUSUL INISIATIF” Pembentukan Provinsi Babel.

Mereka juga melakukan lobi dari ruangan ke ruangan Fraksi hingga tingkat pimpinan DPR. Dan tim inilah yang menginiasi/memfasilitasi sedikitnya 12 kali kunjungan Orang Pusat ke Bangka Belitung. (Anggota DPR perseorangan, Komisi II, Wakil Pengusul, Ketum2 Partai Politik, Pimpinan DPR, Tim Khusus Depdagri, DPOD, dan lain-lainnnya).

Fakta bahwa wartawan senior Panda Nababan Anggota Komisi II DPR yang menjadi “pendobrak” dalam setiap debat pembentukan provinsi dengan para pejabat tingkat regional Sumatera Selatan.

Fakta bahwa wartawan senior Panda Nababan yang “didaulat” menjadi Ketua Pansus RUU pembentukan Provinsi Babel, karena kepemihakannya yang tegas sejak sebelum proses legislasi DPR. Kemudian bersama Darmansyah Husein (putra Babel satu-satunya Anggota DPR RI masa itu), yang ditunjuk menjadi ketua Panja.

Belum lagi peranan wartawan Tim Bedepeng dalam rapat-rapat “gerilya” mengatur langkah dan strategi menghilangkan setiap rintangan serta memuluskan jalan.

Kosa kata “saya” yang mengusulkan, agaknya terlalu individu. Tapi itulah sebuah perjalanan sejarah, sebagai pernik-pernik perjuangan era tahun 1999-2001. Banyak hari dan tanggal bagus yang sebenarnya diam-diam saya “selipkan” dalam proses tahapan pembentukan provinsi.

Provinsi Kep. Babel diperjuangkan di tengah eforia reformasi. Di mana peranan partai politik/DPR dan pers sangat dominan hampir tanpa batas. Sebagai sebuah zaman yang jika dilihat menggunakan kacamata Orde Baru sesuatu hal yang mustahil.

Tim Bedepeng inilah yang manfaatkan media cetak maupun elektronik menjadi alat publikasi sekaligus alat penekan.
Wartawan TVRI Indrajit (putra Babel), melampaui tugas dan kewenangannya dengan “mencuri” slot TVRI agar berita RUU Babel manggung terus di televisi. Sehingga waktu itu hampir tiada hari tanpa berita tentang Babel.

Di masa awal reformasi itulah Banten dan Kep . Babel lahir, kemudian diikuti 3 provinsi lainnya dengan sejarah yang berbeda.

Perjuangan Babel generasi ketiga di tahun 1999, dimulai pada era kepemimpinan Presiden BJ Habibie menjelang pemilu pertama reformasi 1999. Kondisi eforia pasca jatuhnya Pemerintah Orde Baru menjadi energi perjuangan. Kemudian proses pembahasan UU Pembentukan Provinsi mencapai puncaknya di era kepemimpinan Presiden Abdurachman Wachid, dimana untuk pertamakali putra Babel Yusril Ihza Mahendra masuk kabinet.

Mendagri Soerjadi Soedirdja (putra Banten dan Yusril Ihza putra Babel) agaknya menjadi tokoh dibalik layar “pemberi angin” pembentukan Daerah Otonomi Baru.

Sidang Paripurna DPR dengan agenda ketok palu persetujuan pembentukan
Provinsi Kep. Babel terjadi pada tanggal 21 November 2000. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Lahir Kep. Babel.

Tidak banyak yang tahu sebenarnya rencana awal Provinsi Kep. Babel akan disahkan DPR pada Hari Jumat, penghulu dari segala hari tanggal 18 November 2000.

Adalah “saya” yang memilih tanggal 18 November yang kemudian “meleset” itu. Kami memilih hari baik Jumat berkah, hari bertuah tanggal bersejarah, agar mudah diingat, sekaligus menyamakannya dengan hari Kelahiran Organisasi Muhamadiyah salah satu organisasi Islam terbesar Indonesia tanggal 18 November.

Untuk mendapatkan Hari Jumat tanggal 18 November itu, saya melobi Kepala Sekretariat Bamus DPR Ibu Yuliasih dan Kepala Biro Persidangan Pak Djamal. (kelak, beberapa tahun kemudian baik Pak Djamal maupun Ibu Yuliasih, menjadi pejabat tinggi Sekjend dan Wasekjend DPR RI).

Undangan sidang paripurna “ketok palu” sudah disebarkan ke pemda dan presedium. Ketuk palu akan dilakukan tanggal 18 November. Maka meledak eforia ketuk palu.

Bupati Bangka Alm. Eko Maulana Ali mengirim 1000-an orang ke Jakarta dengan Kapal Angkatan Laut. Sebagian masyarakat naik kapal Pelni dari Mentok dan Pangkal Balam. Yang dari Belitung naik kapal cepat dan kapal cargo.

Semua penerbangan dari Bangka dan Belitung ke Jakarta penuh. Kegembiraan ingin menyaksikan ketok palu.

Namun sayang ribuan masyarakat Babel yang sudah sampai di gedung DPR Senayan Jakarta harus kecewa. Acara ketok palu tanggal 18 November batal. Masyarakat sudah terlanjur hadir dengan berbagai pagelaran kesenian yang sudah dipersiapkan.

Sidang Kabinet “dadakan” membuat rencana bergeser. Tidak ada wakil pemerintah yang bisa hadir di gedung DPR. Ribuan masyarakat Babel di gedung DPR tertunduk lemas. Kecewa dan galau. Layar sudah berkembang, tari-tarian, rudat dan barongsai tetap digelar meriah di halaman gedung DPR. Bahkam banyak yang awam mengira mereka hadir menjadi saksi ketok palu, padahal hari itu tidak.ada persidangan.

Bupati Eko Maulana pontang panting mencari fasilitas penampungan dan perbekalan bagi ribuan “pengembira” yang harus tertahan di Jakarta bagi yang bersedia menunggu sampai tanggal 21 November. Masa tunggu 4 hari itu terasa amat panjang dan melelahkan.

Alhamdulillah, akhirnya hari Selasa tanggal 21 November 2000 sidang paripurna ketok palu berjalan lancar.
Ketua Pansus Panda Nababan (wartawan) menyampaikan RUU hasil pembahasan DPR dan Menkumdang Prof. Yusril Ihza Mahandra, putra daerah kebanggaan Babel, sebagai Mendagri ad-intreem menyampaikan sikap pemerintah setuju pembentukan Provinsi Kep. Babel. Maka Pimpinan Sidang Wakil Ketua DPR Sutardjo Suryoguritno mengetuk palu persetujuan DPR atas pembentukan Provinsi Kep. Babel.

Sayangnya hanya tinggal ratusan orang Babel yang menyaksikan ketok palu. Sebagian besar dari mereka yang hadir tanggal 18 November, sudah kembali pulang ke daerah. Perubahan jadwal membuat mereka terpaksa surut, karena ketergantungan dengan jadwal Kapal TNI-AL yang membawa mereka.

Monumen Ketuk Palu itu kini hadir di Sungailiat, yang diresmikan tanggal 11 Februari 2023 sebagai simbol kota perjuangan dan untuk mengenang peranan tokoh senteral perjuangan pembentukan Provinsi Kep. Babel Allahu Yarham Dr Ir H Eko Maulana Ali Suroso, MSc. (Bupati Bangka 1998-2006).

UU NO. 27 TANGGAL 27.

Setelah ketok palu masih ada proses konstitusi yang ditunggu yaitu Pengundangan UU dalam Lembaran Negara.

Agenda pengundangan semula diasumsikan bisa lebih cepat, seperti halnya dengan proses UU Banten yaitu tiga minggu setelah ketok palu. Apalagi putra Babel Yusril Ihza Mahendra saat itu menjadi Menteri Hukum dan Perundangan.

Pengalaman Banten tang proses cepat, maka kami mempredeksi UU Babel bisa selesai awal Desember 2000 dan bisa diresmikan awal Januari 2001.

Maka lagi-lagi “kami” Tim Percepatan mempersiapkan tanggal peresmian Babel agar jatuh pada Hari Jumat Tanggal 5 Januari 2001. Bupati Bangka Eko Maulana Ali dan Walikota Pangkal Pinang Sofyan Rebuin sudah diinfokan agar bersiap-siap menjadi tuan rumah yang bakal heboh menyambut hari bersejarah mutasi kasta Kabupaten menjadi Provinsi.

Rencana peresmian Babel hari Jumat tanggal 5 Januari saya promosikan sebagai Jumat berkah, hari baik penghulu dari semua hari, hadiah tahun baru, hari bagus memulai kerja di awal tahun dengan semangat baru di provinsi baru.
Tidak banyak yang tahu mengapa saya mendorong tanggal 5 Januari sebagai Hari Peresmian Babel.

Agaknya banyak yang tidak “ngeh” kalau tanggal tersebut sama dengan Hari Kelahiran PPP, Partai Ka’bah.

Sayangnya setelah lewat 20 hari sejak ketok palu, Presiden Abdurachman Wachid belum juga menandatangani UU ttg Babel. Kami di Jakarta mulai gelisah. Situasi politik nasional mulai gaduh. Isue impachment Presiden mencuat. Hampir tiap hari ada demo ekor “bulog-gate” dan silang pendapat semakin tajam di tingkat nasional.

Sebagai Kordinator Tim Percepatan Presedium Pembentukan Provinsi kami memanfaatkan jaringan, membangun lobi dan cari info ke berbagai arah. Kadang-kadang dapat info kurang bagus membuat badan menjadi lemas.

UU Babel diisuekan bisa ‘tertahan” yang dikaitkan dengan Menkumdang Yusril mulai sering “berbeda” pandangan dengan Presiden Gus Dur.

Tim Pokja Percepatan (Bedepeng) hampir setiap waktu berkomunikasi dengan Sekjend Depdari Amur Muchasyim, mendesak agar UU dipantau ke Sekneg. Kami juga menitip ke Menteri BUMN Rozi Munir agar bisa “menuntun” Gus Dur teken UU Babel di tengah suhu politik yang “panas-dingin”.

Alhamdulillah tanggal 27 Desember UU No. 27/2000 ttg Pembentukan Provinsi Babel diundangkan dalam Lembaran Negara atau hampir 40 hari sejak ketok palu. Sebuah masa penantian yang menggelisah di tengah suasana politik nasional yang runyam.

Dengan demikian peresmian tidak mungkin dilakukan tanggal 5 Januari, karena Kepres Penetapan Carteker Gubernur baru akan diajukan Januari. Kendati begitu, orang Babel sudah plong UU Babel sudah sah, diundangkan.

Awal Februari 2001 Kepres tentang penunjukan pejabat Gubernur Babel sdh keluar. Kami mengkonsultasikan jadwal peremian Babel ke berbagai pihak. Saya melobi Sekjend Kemendagri yang sudah ditetapkam sebagai pejabat gubernur serta mengusulkan pelantikan di hari Jumat berkah tanggal 9 Februari 2001 dengan pertimbangan hari baik, penghulu hari dan tanggal yang sama dengan HUT PWI sekaligus bentuk penghormatan peranan wartawan yang berjuang di garis depan.

Sekjend Depdagri/Pj. Gubernur Amir Muchasyim memahami aspirasi itu. Saya memang sudah lama kenal dan berteman dengan Amur Muchasyim. Beliau adalah mantan Kepala Biro Humas era Mendagri Rudini, pada saat saya salah satu wartawan yang bertugas di lingkungan Depdagri.

Kami juga membahas berbagai skanario sekiranya Mendagri tidak bisa hadir meresmikan dan melantik Pejabat Gubernur. Pengalaman pengesahan UU di paripurna DPR yang tertunda membuat adanya skanario alternatif.

Salah satunya pelantikan Pj Gubernur oleh Mendagri dilakukan di Jakarta, atau
pilihan lain dengan mempersiapkan Menteri Yusril Ihza Mahendra sebagai Mendagri ad-intreem, sebagaimana waktu ketok palu.

Ketika undangan peresmian Provinsi Babel sudah beredar luas, Kota Pangkal Pinang sudah berhias. Lapangan Merdeka sudah ditata, umbul-umbul sudah terpasang dari Bandara hingga Balai Kota pada tanggal 7 Februari 2001 (H – 2), masyarakat Babel dikejutkan pengumuman Presiden Abdurachman Wachid yang memberhentikan putra Babel Yusril Ihza Mahandra dari jabatan Menkumdang. Maka pupus sudah salah satu alternatif.
Padahal saat itu masyarakat ingin mengelu-elukan kehadiran Menteri YIM di hari “proklamasi” yang bersejarah di lapangan Merdeka Pangkal Pinang. Malangnya Prof. Yusril beserta sejumlah tokoh nasional yang disiapkan akan duduk di kursi VVIP batal hadir.

Maka peresmian Provinsi Babel Hari Jumat Barakah 9 Februari 2001 dilakukan Mendagri Soerjadi Soerdidja dengan sangat tergesa-gesa, dalam upacara yang berlangsung kurang dari 1 jam. Mendagri segera bergegas ke Bandara untuk terbang kembali ke Jalarta karena situasi politik nasional genting, Presiden Abdurachman Wachid merombak Kabinet.
Catatan tentang wartawan yang berperanan sebagai lokomotif perjuangan ini terpaksa saya beberkan, karena justeru kini mereka terpinggirkan dalam sejarah. Apalagi nama-nama mereka tidak pernah ada dalam SK Presedium.

Dirgahayu Provinsi Kep. Babel.

Dirgahayu Provinsi Wartawan. (). #