Pangkalpinangpost.com
Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, mengungkapkan keprihatinannya terkait maraknya kasus pertambangan ilegal di Indonesia. Dalam debat Pilpres keempat di JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu (21/1/2024), Mahfud menyatakan bahwa jumlah pertambangan ilegal di Indonesia mencapai 2.500 kasus. Menurutnya, situasi ini terjadi karena adanya dukungan dari pejabat dan aparat hukum yang seharusnya bertanggung jawab. Selasa (23/1/2024).
“KPK mengatakan pertambangan Indonesia banyak sekali ilegal dan itu dibeking aparat-aparat dan pejabat, itu masalahnya. Saya mencatat juga tambang ilegal sebanyak 2.500 tapi juga ada yang lebih dari itu,” ucap Mahfud.
Mahfud MD juga menyoroti dampak serius yang diakibatkan oleh aktivitas tambang ilegal, khususnya terkait deforestasi hutan Indonesia. Dalam 20 tahun terakhir, jumlah deforestasi mencapai angka mencengangkan, yakni sekitar 12,5 juta hektare.
Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mengonfirmasi maraknya aktivitas pertambangan ilegal di Indonesia. Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Suswantono, menyampaikan bahwa berdasarkan data Agustus 2021, terdapat 2.741 lokasi kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
Bambang menjelaskan bahwa penanggulangan PETI merupakan tugas dan kewajiban bersama, mengingat dampaknya yang merugikan.
Aktivitas PETI tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi merugikan kesehatan masyarakat dan memunculkan korban.
Selain itu, negara juga mengalami kerugian karena sumber daya alam tidak dikelola dengan baik, menyebabkan konflik sosial, keamanan, dan dampak negatif lainnya.
Meskipun Bambang mengakui sulitnya menghentikan aktivitas PETI karena menjadi sumber ekonomi bagi sejumlah masyarakat, dia menekankan perlunya solusi penanggulangan yang lebih efektif dan tidak hanya menutup lokasi PETI.
Dalam konteks ini, keprihatinan Mahfud MD memang mencerminkan seriusnya tantangan yang dihadapi Indonesia terkait pertambangan ilegal.
Dukungan dan kerjasama semua pihak, termasuk aparat dan pejabat, menjadi kunci untuk menanggulangi masalah ini dan menjaga keberlanjutan lingkungan serta keamanan masyarakat. (Sumber : KBO Babel).
(Akhi).